Home / Internasional / Dampak Teroris Yang Kopentensi di indonesia

Dampak Teroris Yang Kopentensi di indonesia

JAKARTA.

LPSK – Pemenuhan hak korban terorisme berupa kompensasl di Indonesia tak berjalan mulus. Dalam beberapa kasus pengajuan kompensasi selalu menemui jalan buntu dan belum membuahkan hasil.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksii dan Korban (LPSK) Abdul Harris Semendawai mengatakan, LPSK sempat beberapa kali memfasilitasi korban terorisme untuk mendapatkan kompensasl. Karena berdasarkan aturan,  konpensasi harus disebutkan dalam amar putusan majelis hakim.

Menurut Semendawai,  hak atas kompensasi bagi korban terorisme diatur dalam Pasal 7 dan pasal 12 A  Undang-Undang  Perlindungan Saksi dan Korban, juga pasall 36 Perppu No 1/2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana ditetapkan sebagai UU Nomor 15 tahun 2003 .

” Saat memfasilitaasi korban bom terorisme , LPSK mendorong permohonan kompensasl agar dapat dimasukan ke dalam tuntutan JPU.  Dengan harapan kompensasl dapat menjadl pertimbangan Hakim, Apakah akan dikabulkan atau tidak ” , Kata Semendawai, Kamls ( 30/3 ).

Pada kasus Bom Thamrin, proses permohonan kompensasi dari 9 korban sebesar Rp1,3 miliard  yang difasilitasi LPSK hanya dibacakan JPU bersamaan dengan tuntutan.

Dampaknya, majelis Hakim tidak  mempertimbangkan korban Bom Thamrln. LPSK bersurat kepada Jaksa Agung terkait
Hari ini,  yang kemudian ditindak lanjuti dengan keluarnya surat edaran dari Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Se Indonesia agar memperhatikan permasalahan kompensasi korban terorisme .

Semendawai mengungkapkan selain kasus  Bom Thamrin tahun Inl, Densus 88 juga berkoordinasi dengan LPSK untuk melakukan perhitungan kompensasi bagi proses Bom Samarinda. Saat Ini proses pe rhitungan sudah dilakukan dan hasilnya dikoordinasikan lebih lanjut agar dapat dimasukkan dalam BAP.

Pada kasus born Samarinda terdapat 7 pemohon kompensasi, terdiri dari 4 anak yang menderita luka  dan 3 orang dewasa yang motornya terbakar namun tidak mengalami Lula.  ” Total kompensasi 7 pemohon mencapai Rp.1.088.000.000, terdiri dari kerugian materiil dan immateriil,” ujar dia.

Semendawai mengatakan, LPSK bekerja sama dengan UNODC dan Kem|u,  hari Kamis (30/3) menggelar workshop membahas sinergitas unsur negara dalam pemenuhan kompensasi korban terorisme.Kegiatan ini menampilkan para ahli di bidang perhitungan kompensasi.

Dari kegiatan ini, LPSK juga ingin menggali kemungkinan apakah kompensasi bagi korban terorisme dapat diberikan tanpa harus melalui persidangan dan disebutkan dalam amar putusan majelis hakim, berkaca dari implementasi di negara-negara lain melalui lembaga khusus yang berwenang melakukan perhitungan dan memberikan kompensasi bagi korban terorisme.

Penulis ; Jonathan

About Rajawali Citra News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Perhimpunan Alumni Jerman Gelar Silaturami Di Jakarta.

RAJAWALI CITRA NEWS.Com , JAKARTA – Negara Jerman merupakan negara adi daya ...