Home / Daerah / Peran Kecamatan Dalam Pelaksanaan UU Desa Belum Tepat Sasaran.

Peran Kecamatan Dalam Pelaksanaan UU Desa Belum Tepat Sasaran.

Dalam pembahasan pembangunan desa yang di belum berkembang di indonesia. Pembahasan tersebut berlangsung di Graha Bintang, Cikini Raya Jakpus Selasa ( 17/10/17 )

Acara pembahasan ini yang di dukung oleh Forum Smeru dari Researching Institutes dan pembicara Yulia Sugandi dari ( RCA) Peter Ridell Care.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa untuk pelibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Peran kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam selain kondisi geografis dan topografis di indonesia yang bervariasi.

Di katakan Yulia dari RCA mengatakan ” Kami masih dalam pembahasan pembangunan di desa desa. Karna masyarakat di desa desa belum mengerti. Makanya kita mencari sisi insfratruktur dalam pembangaunan desa di insonesia”.katanya.

Peran Kecamatan Belum Terperinci
telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahar Daerah.

Sayangnya, ketika undang-undang tersebut diganti den Jan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. UU Desa juga hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa.

Namun, penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” karena dianggap sudah jelas. Di lokasi kebijakan ini diterbitkan secara berkala berdasarkan pada Studi Tata Kelola Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di sepulul desa dalam lima kabupaten di tiga provinsi.

Studi’ini ditaksanakai The SMERU Research ”institute dengan dukungan Bank Dunia d periode September 2015 hingga April 2017 .

About Rajawali Citra News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Perhimpunan Alumni Jerman Gelar Silaturami Di Jakarta.

RAJAWALI CITRA NEWS.Com , JAKARTA – Negara Jerman merupakan negara adi daya ...